Senator Filep Wamafma: Pemerintah Belum Miliki Strategi Komprehensif Selesaikan Masalah Papua

Tanah Papua _Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum, menilai pemerintah belum memiliki konsep atau strategi yang maksimal dalam menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh. Situasi keamanan yang terus memburuk, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah dan Papua Barat, menjadi bukti bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah belum menyentuh akar persoalan.

“Saya melihat totalitas kita (pemerintah) masih fokus seputar politik kesejahteraan dan ekonomi, belum menyentuh pada substansi dasar,” ujar Dr. Filep Wamafma kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Sekretaris MPR for Papua ini menjelaskan bahwa penyelesaian masalah Papua seharusnya tidak berhenti pada program ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi perlu menyentuh akar konflik yang telah berlangsung lama. Ia mengingatkan bahwa rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang empat akar masalah Papua dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi komprehensif.

“Saya sependapat dengan roadmap penanganan masalah Papua yang ditawarkan LIPI. Ini strategis dan perlu direspons cepat serta diaktualisasikan secara optimal,” tegas Filep.

Menurut Filep, berbagai kebijakan ekonomi dan afirmasi sosial memang telah berjalan, namun belum menyelesaikan konflik mendasar yang terus menimbulkan korban jiwa.

“Situasi saat ini masih banyak korban berjatuhan, baik dari warga sipil, aparat keamanan, tenaga pendidik, maupun kesehatan. Dari masa reformasi hingga kini, belum ada formula penyelesaian yang konkret,” ujarnya.

Ia menilai, kebijakan seperti pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua patut diapresiasi, namun belum mampu menjawab masalah fundamental seperti keadilan hukum dan pelanggaran HAM berat.

“Misalnya saja soal keadilan hukum, seperti kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Papua yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Tapi bagaimana realisasinya? Ini yang kita tunggu wujud nyatanya,” kata Filep.

Filep menegaskan, seluruh kebijakan pemerintah terkait Papua perlu dievaluasi secara menyeluruh dan diarahkan pada penyelesaian akar masalah.

“Semua kebijakan harus dievaluasi. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang spesifik, baik untuk penyelesaian pelanggaran HAM maupun isu disintegrasi bangsa,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah menggunakan hasil riset dan kajian akademis seperti dari LIPI untuk merumuskan formula penyelesaian konflik yang komprehensif.

“Jika akar masalah belum diselesaikan, maka sejumlah daerah di Papua akan terus berada dalam zona tidak nyaman. Warga sipil mengungsi, keamanan terganggu, dan kesejahteraan sulit terwujud,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Filep mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo Subianto dalam terlibat menyelesaikan konflik di Gaza, serta mencontoh keberhasilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengakhiri konflik di Aceh.

“Langkah itu patut diapresiasi, tapi apakah masalah Papua akan terus dibiarkan begitu saja? Ini pertanyaan besar bagi kita semua,” ungkapnya.

Ia berharap Presiden Prabowo segera menunjukkan aksi konkret melalui lembaga atau komite yang telah dibentuk.

“Kalau komite itu hanya mengawasi Otsus, maka fungsinya tak berbeda dengan MRP, DPR Otsus, dan BP3OKP. Akan lebih baik jika komite eksekutif itu fokus pada penyelesaian masalah politik Papua,” tutup Filep.