JDP Desak Pemerintah Hentikan Operasi Militer di Tanah Papua, Dorong Dialog Damai

Manokwari, 1 November 2025 – Jaringan Damai Papua (JDP) mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera menghentikan operasi militer dan keamanan di berbagai wilayah konflik di Tanah Papua. Desakan tersebut disampaikan JDP sebagai bagian dari komitmen mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai dan dialog konstruktif.

Dalam pernyataannya, JDP menyoroti memburuknya kondisi kemanusiaan di sejumlah daerah yang menjadi lokasi operasi militer, antara lain Kabupaten Intan Jaya (Provinsi Papua Tengah), Kabupaten Nduga dan Yahukimo (Provinsi Papua Pegunungan), Kabupaten Maybrat (Provinsi Papua Barat Daya), serta Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat).

“Di wilayah-wilayah tersebut telah terjadi gelombang pengungsian masyarakat sipil. Negara berkewajiban memastikan hak-hak mereka atas layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah,” demikian pernyataan resmi JDP yang disampaikan oleh Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, pada Sabtu (1/11/2025).

Sebagai jaringan masyarakat sipil yang konsisten mendorong penyelesaian damai di Tanah Papua, JDP meminta pemerintah untuk menarik seluruh pasukan TNI non-organik dari wilayah Papua. Langkah ini dinilai penting untuk membuka ruang dialog dan membangun kepercayaan antar pihak yang berkonflik.

Selain itu, JDP juga menyerukan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) agar menghentikan segala bentuk aksi bersenjata yang dapat menimbulkan korban di kedua belah pihak.

“Penyelesaian damai melalui jalan dialog akan memberi harapan bagi masa depan Tanah Papua dan seluruh lapisan masyarakat. JDP tidak yakin pilihan kekerasan dan operasi militer atas nama negara dapat menyudahi konflik di Tanah Papua, kapan pun dan di mana pun,” tegas JDP dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, JDP menilai bahwa pendekatan keamanan yang selama ini dijalankan pemerintah justru memperpanjang penderitaan warga sipil dan memperburuk situasi kemanusiaan di lapangan.

Karena itu, JDP kembali mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kelompok masyarakat Papua, untuk mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua.